Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Panduan Badan Permusyawaratan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya adalah tentang kelembagaan di desa termasuk didalamnya BPD.

BPD kedudukannya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran dan fungsi serta tugas yang strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Anggota BPD sebagai pelaksana, peran lembaga BPD tentu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan tentang BPD, sehingga sangat penting untuk mempelajari dan memahami Panduan Badan Permusyawaratan Desa.

Sebelum membahas lebih, ada baiknya kita pahami dulu daftar singkatan penting berikut :
  1. APB Desa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  2. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  3. APBN : ANggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
  4. ADD : Alokasi Dana Desa
  5. AD ART : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  6. BPD : Badan Permusyawaratan Desa
  7. BUM Desa : Badan Usaha Milik Desa
  8. DD : Dana Desa
  9. DU RKP Desa : Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan Desa
  10. FKAKD : Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa
  11. LKPPD : Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  12. Musdes : Musyawarah Desa
  13. Musrenbangdes : Musyawarah Pernecanaan Pembangunan Desa
  14. PUG : Pengarus Utamaan Gender
  15. RAPB Desa : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  16. RKP Desa : Rencana Kerja Pemerintahan Desa
  17. RPJM Desa : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Preliminary

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU 6/2014).

Berdasarkan pada pengertian di atas maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahaan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.

Panduan ini bertujuan untuk membantu anggota BPD dalam menjalankan fungsi dan tugas BPD. Dan juga merupakan intisari dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan terutama Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Ketiga peraturan tersebut disajikan dengan format dan bahasa yang lebih mudah agar anggota BPD dapat memahami dengan mudah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan BPD. Dengan demikian materi dalam panduan ini dapat ditempatkan sebagai bahan sosialisasi peraturan perundangan bagi anggota BPD yang mungkin kesulitan untuk memahami norma dalam sebuah regulasi.

Panduan ini dibagi dalam 2 bagian yaitu panduan berisi isu-isu penting pengaturan tentang BPD dan alat bantu berupa contoh format dan diagram alur yang dapat digunakan oleh BPD dalam menjalankan fungsi dan tugas BPD. Bagian satu ditulis untuk mempermudah anggota BPD dalam memahami fungsi dan tugas BPD berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagian kedua, alat praktis untuk membantu BPD dalam menjalankan fungsi dan tugas BPD dengan baik.

Kerangka Hukum Pengaturan BPD

Ada empat peraturan utama yang mengatur mengenai BPD. Tiga peraturan di tingkat nasional dan satu peraturan di tingkat kabupaten/kota, yaitu:
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 sd pasal 65.
  2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
  3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
  4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Badan Permusyawaratan Desa
Selain peraturan utama di atas, fungsi dan tugas BPD juga diatur oleh peraturan lain terutama terkait dengan fungsi dan tugas BPD dalam isu-isu tematik seperti Kewenangan Desa, Pembangunan Desa, Musyawarah di Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagainya. Cakupan peraturan tersebut sangat luas, sebagaimana luasnya fungsi pemerintahan. Untuk itu seharusnya anggota BPD memahami berbagai peraturan yang menyangkut fungsi dan tugas di atas.

Keanggotaan, Kelembagaan dan Peraturan Tata Tertib BPD

Keanggotaan BPD

nggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Selama menjabat Anggota BPD dilarang :
  1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
  2. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  3. Menyalahgunakan wewenang;
  4. Melanggar sumpah/janji jabatan;
  5. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
  6. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  7. Sebagai pelaksana proyek Desa;
  8. Menjadi pengurus partai politik; dan atau
  9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Kelembagaan BPD

Kelembagaan BPD terdiri dari Pimpinan dan Bidang. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Adapun Bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bidang dalam kelembagaan BPD dipimpin oleh Ketua Bidang. Pimpinan BPD dan Ketua Bidang otomatis merangkap sebagai anggota pada bidangnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga Staf Administrasi BPD.

Pimpinan BPD dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD untuk pertama kali, yang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Rapat pemilihan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD. Pimpinan dan ketua bidang ditetapkan dengan keputusan BPD yang mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati/Wali kota.

Ruang Lingkup Peraturan Tata Tertib BPD

BPD menyusun peraturan tata tertib BPD yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.

Ruang Lingkup Peraturan Tata Tertib BPD paling sedikit memuat :
  1. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
  2. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
  3. waktu musyawarah BPD;
    • pelaksanaan jam musyawarah;
    • tempat musyawarah;
    • jenis musyawarah; dan
    • daftar hadir anggota BPD.
  4. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
    • penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
    • penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
    • penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
    • penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
  5. tata cara musyawarah BPD;
    • tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
    • konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
    • tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
    • tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
  6. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan Anggota BPD
    • pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
    • penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
    • pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
    • tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati/Wali kota.
  7. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
    • penyusunan notulen rapat;
    • penyusunan berita acara;
    • format berita acara;
    • penandatanganan berita acara;
    • penyampaian berita acara.

Fungssi Dan Tugas BPD

secara konsepsi BPD menjalankan fungsi penyeimbang (checks and balances), demokrasi perwakilan, demokrasi permusyawaratan dan demokrasi partisipatoris melalui penjaringan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah Desa, dan pengawasan.

Fungssi BPD

BPD mempunyai fungsi:
  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
Desa Adat wajib membentuk lembaga yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan anggota lembaga dalam Desa Adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi

Tugas BPD

  • BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat langsung kepada kelembagaan Desa dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. Pelaksanaan penggalian aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.
  • BPD menampung aspirasi masyarakat di sekretariat BPD. Aspirasi masyarakat diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.
  • BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.
  • BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.
  • BPD melaksanakan Musyawarah BPD dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
  • Adapun mekanisme penyelenggaraan musyawarah BPD adalah sebagai berikut:
    1. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
    2. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
    3. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
    4. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
    5. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
    6. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
  • BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:
    1. penataan Desa;
    2. perencanaan Desa;
    3. kerja sama Desa;
    4. rencana investasi yang masuk ke Desa;
    5. pembentukan BUM Desa;
    6. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
    7. kejadian luar biasa.
    Unsur masyarakat terdiri atas:
    1. tokoh adat;
    2. tokoh agama;
    3. tokoh masyarakat;
    4. tokoh pendidikan;
    5. perwakilan kelompok tani;
    6. perwakilan kelompok nelayan;
    7. perwakilan kelompok perajin;
    8. perwakilan kelompok perempuan;
    9. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
    10. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
    11. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
    Musyawarah Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  • BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa. Pembahasan rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

    Dalam hal pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa yang dilaksanakan dalam musyawarah BPD untuk pertama kalinya tidak ada kesepakatan, maka dilakukan penundaan pembahasan dengan tenggak waktu yang disepakati untuk kemudian dilakukan pembahasan kembali dengan atau tanpa menghadirkan perwakilan masyarakat desa. Masa tenggat waktu penundaaan pembahasan dipergunakan untuk melakukan koordinasi dan pembahasan informal antara pimpinan BPD dengan Kepala Desa. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak terjadi kesepakatan, maka sesuai rekomendasi pada musyawarah BPD sebelumnya, dilakukan musyawarah BPD dengan Kepala Desa dan menghadirkan perwakilan unsur masyarakat. Dalam musyawarah BPD ini, pimpinan BPD memberikan kesempatan kepada semua unsur masyarakat yang hadir untuk memberikan pandangannya. Selanjutnya pimpinan BPD memimpin proses diskusi dan pembahasan penyepakatan untuk diambil kesimpulan.

    Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk:
    1. penghentian pembahasan; atau
    2. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa. Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati/Wali kota.
  • BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui:
    1. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
    2. pelaksanaan kegiatan; dan
    3. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
    Bentuk pengawasan BPD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berupa monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
  • BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
    Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi:
    1. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;
    2. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
    3. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundangundangan; dan
    4. Prestasi Kepala Desa.
    BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima. Berdasarkan hasil evaluasi BPD dapat:
    1. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
    2. meminta keterangan atau informasi;
    3. menyatakan pendapat; dan
    4. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
    Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD, maka BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan dan hasil evaluasi LKPPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD

    Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD). FKAKD terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk. FKAKD, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan tugas pokok menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

    FKAKD diperlukan untuk membangun komunikasi informal antar lembaga di desa termasuk dalam rangka membangun kebersamaan dan kekeluargaan dalam hal penyelesaian berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa.
Referensi : Buku Panduan BPD Tahun 2018 oleh Kementrian Dalam Negeri
Ulfan R. Ake
Ulfan R. AkeFacebook : fb.com/ulfanblogger

Posting Komentar untuk "Panduan Badan Permusyawaratan Desa"

Berlangganan via Email